Pantas Rupiah Jebol Terus!
Membongkar Mafia Under-Invoicing
& Senjata Baru RI
Selama 35 tahun Indonesia surplus dagang, tapi Rupiah terus lemah. Investigasi lengkap: siapa pelakunya, bagaimana modusnya, apa yang dilakukan pemerintah — dan apakah itu solusi terbaik?
Pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka tabir di hadapan DPR RI: akar masalah bukan soal volume ekspor yang kurang, melainkan kebocoran sistematis melalui modus under-invoicing dan transfer pricing yang telah berlangsung puluhan tahun. Kebijakan besar pun lahir: PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA dan pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).
*Angka bervariasi di berbagai sumber: Presiden menyebut US$908 miliar dalam pidato, beberapa media melaporkan US$818 miliar. Nilai Rp15.400 T adalah yang paling konsisten dikutip pemerintah.
Modus Under-Invoicing: Dibedah Habis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci skema sistematis yang telah lama berjalan. Berikut cara kerjanya langkah demi langkah:
Perusahaan besar Indonesia tidak langsung menjual ke pembeli akhir. Mereka menjual ke perusahaan afiliasi milik mereka sendiri di Singapura dengan harga yang dilaporkan sangat rendah (di bawah harga pasar).
Dari Singapura — yang bertindak sebagai hub perdagangan bebas pajak — komoditas yang sama dijual ke Amerika Serikat, China, atau Eropa dengan harga pasar internasional yang jauh lebih tinggi.
Keuntungan besar itu mengendap di Singapura — bebas dari pajak Indonesia, bebas dari kewajiban devisa, dan tidak pernah kembali ke Tanah Air. Inilah yang disebut "uang diparkir" melalui perusahaan cangkang.
Selain under-invoicing di ekspor, ada pula modus over-invoicing di impor — membesarkan nilai impor bahan baku untuk memperkecil laba kena pajak di Indonesia. Dua sisi bocor sekaligus.
Kementerian Keuangan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di National Single Window untuk mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor resmi dari AS. Hasilnya telah membuat seluruh kabin pemerintah tercengang: ditemukan kasus di mana kapalnya sama, volumenya sama — namun harganya berbeda hingga 200% setelah komoditas melewati Singapura. "Tim 10" Kemenkeu yang memeriksa 10 eksportir CPO terbesar menemukan bahwa seluruhnya melakukan modus serupa. Pola yang sama juga teridentifikasi pada ekspor batu bara melalui India.
Rekam Jejak: Bukan Kasus Baru
Praktik pengalihan laba ke yurisdiksi bertransparansi rendah — Singapura, Kepulauan Marshall, British Virgin Islands — bukan hal baru di Indonesia:
Terbongkar memotong kewajiban pajak domestik hingga Rp2,6 triliun dengan mengecilkan nilai penjualan ekspor melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.
Sebuah perusahaan batu bara raksasa terbukti memindahkan labanya ke anak usaha di Singapura selama hampir satu dekade, menghindari pajak dan royalti Indonesia.
Kajian internal menunjukkan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai US$6,5 miliar hanya dalam satu tahun akibat praktik serupa.
Menurut Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal, Presiden sudah memperhatikan isu under-invoicing selama satu setengah tahun sebelum kebijakan besar diumumkan Mei 2026.
Pemerintah mewajibkan penyimpanan devisa di bank-bank BUMN (Himbara) dengan konversi rupiah maksimal 50%, plus insentif PPh progresif hingga tarif 0% bagi eksportir patuh.
Langkah paling radikal: ekspor satu pintu melalui BUMN khusus. Mulai berlaku 1 Juni 2026.
Senjata Baru RI: PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Didirikan pada 18 Mei 2026 di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, PT DSI ditunjuk Presiden Prabowo sebagai trader sekaligus pengawas ekspor komoditas strategis. Dipimpin oleh bankir komoditas internasional Luke Thomas Mahony (eks Chief Strategy Officer PT Vale Indonesia), DSI dirancang membawa standar transparansi global ke tata kelola ekspor RI.
Ketiga komoditas ini menyumbang 23,4% total ekspor nasional senilai sekitar Rp1.100 triliun per tahun.
⚡ Tiga Fase Implementasi
DSI berfungsi sebagai pengawas & penilai. Eksportir tetap berjualan sendiri, namun wajib melaporkan setiap detail transaksi (pembeli, volume, harga, negara) ke DSI melalui aplikasi digital. DSI mulai mengenali siapa saja pembeli komoditas RI di dunia.
Skema hibrida: kontrak dagang baru mulai dialihkan ke DSI. DSI mulai aktif sebagai perantara antara produsen RI dan pembeli luar negeri, memastikan harga sesuai indeks pasar dunia.
DSI menjadi eksportir tunggal terpusat. Semua transaksi dengan pembeli asing wajib difasilitasi DSI. Devisa masuk langsung ke sistem keuangan negara sebelum didistribusikan ke produsen domestik. Celah manipulasi harga ditutup rapat.
Potensi devisa yang bisa diselamatkan setiap tahun jika praktik under-invoicing berhasil dihentikan sepenuhnya. Pemerintah juga optimistis nilai tukar Rupiah bisa menguat ke level Rp16.900 per dolar AS (dari Rp17.843 pada akhir Mei 2026).
Reaksi Global & Kontroversi
Kebijakan ini memicu reaksi beragam — dari pasar komoditas yang bergejolak hingga peringatan keras dari lembaga pemeringkat kelas dunia.
✅ Argumen Pro (Pendukung DSI)
- Menutup celah kebocoran devisa yang telah berlangsung 35 tahun
- Indonesia bisa bertindak layaknya OPEC — harga CPO Malaysia langsung naik 2% dan batu bara diproyeksikan naik 25% begitu kebijakan diumumkan
- Mengikuti model berhasil: China (NDRC) dan India yang mengelola ekspor SDA secara terpusat
- Transparansi terintegrasi: seluruh data ekspor terpantau dalam satu sistem
- Rupiah berpotensi menguat karena devisa kembali ke sistem keuangan domestik
⚠️ Kritik & Kekhawatiran
- APINDO & ekonom: solusi berlebihan; masalahnya di Bea Cukai & Pajak, bukan kurang lembaga baru
- Risiko birokrasi lambat: pasar komoditas global bergerak cepat, keterlambatan memicu denda demurrage
- Potensi rent-seeking baru dalam satu BUMN yang sangat berkuasa
- IHSG sempat ambruk 3,46% ke level 6.370 saat draf regulasi bocor ke publik
- Guru besar IPB: "Perdagangan komoditas melibatkan ratusan produsen dan ribuan buyer — sangat kompleks"
- Beberapa pihak menyebutnya "monopoli gaya Orde Baru"
Solusi: Apa Saja Pilihannya?
Para ekonom dan akademisi menawarkan beragam pendekatan — dari yang mendukung DSI hingga alternatif yang lebih struktural. Berikut rangkuman solusi yang dibicarakan para pakar:
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mendukung DSI sekaligus mendorong reformasi Bea Cukai berbasis AI. Digitalisasi penuh sistem BC memastikan tidak ada dokumen ekspor yang bisa dimanipulasi — keduanya berjalan bersamaan, bukan saling menggantikan.
Bentuk satgas intelijen finansial yang melibatkan Kemenkeu, DJP, Bea Cukai, BI, PPATK, OJK, BPS, Kemendag, ESDM, Polri, Kejaksaan, dan KPK. Fokus berbasis big data untuk memburu eksportir berisiko tinggi dan jalur transit kebocoran devisa.
Indonesia harus memaksimalkan instrumen Automatic Exchange of Information (AEOI) dan standar anti-pencucian uang FATF untuk menembus tax haven. Dengan data transparan, ruang gerak perusahaan cangkang di Singapura, BVI, dan Dubai makin sempit.
PP 21/2026 sudah mewajibkan devisa disimpan di bank BUMN (Himbara) dengan konversi Rupiah maksimal 50%. Insentif PPh progresif hingga 0% bagi eksportir patuh mendorong kepatuhan sukarela tanpa harus serta-merta memonopoli ekspor.
Peneliti LPEM FEB UI dan UGM berpendapat bahwa DSI hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Solusi sejati: perkuat Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak dengan SDM, teknologi, dan anggaran memadai — sambil memotong jaringan korupsi di dalam institusi tersebut.
Para ekonom menyarankan, jika tetap dibentuk, entitas ini lebih tepat berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) — peran pengatur lalu lintas ekspor dan pemungut retribusi — bukan PT yang ikut berdagang. Status PT menimbulkan konflik kepentingan dan pertanyaan soal dari mana modal untuk membeli komoditas sebelum mengekspornya.
Masalah under-invoicing adalah nyata, serius, dan telah berlangsung terlalu lama. Angka kebocoran Rp15.400 triliun — jika benar — adalah skandal ekonomi terbesar dalam sejarah RI modern. Langkah Presiden Prabowo membentuk PT DSI adalah sinyal kuat bahwa negara tidak lagi bisa ditoleransi untuk bocor. Namun, keberhasilan DSI sangat bergantung pada tiga hal: kecepatan eksekusi tanpa birokrasi baru, transparansi penuh dalam penetapan harga, dan pemimpin yang berintegritas tanpa intervensi politik. Reformasi Bea Cukai dan Pajak yang paralel bukan opsional — keduanya wajib berjalan bersama DSI. Bila salah satu gagal, Indonesia hanya akan berhasil memindahkan kebocoran ke tempat yang berbeda.
Sumber data artikel ini: Kompas.id · Kompas.com · CNBC Indonesia · Detik Finance · Republika · Liputan6 · Antara News · Radar Jakarta · Emiten News · YouTube cuanomik. Data dan angka yang dikutip merupakan pernyataan resmi pejabat pemerintah yang dilaporkan media terpercaya per 3 Juni 2026.
Komentar
Posting Komentar