SPMB Kota Madiun — Pedoman Teknis

Kota Madiun

SPMB 2026/2027

Pedoman Teknis

1. Landasan Hukum & Filosofi 2. Arsitektur Proses Bisnis 3. Jalur Pendaftaran & Kuota 4. Uraian Teknis Per Tahapan 4.1 Pra-Pendaftaran 4.2 Seleksi Per Jalur 4.3 Pengumuman 4.4 Daftar Ulang 5. Peran & Tanggung Jawab 6. Timeline Pelaksanaan 7. Sistem Digital 8. Mitigasi Risiko 9. FAQ Teknis 10. Lampiran Istilah

Dokumen Resmi · Mei 2026

📘 PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Tahun Ajaran 2026/2027 — Kota Madiun

Dasar: SE Dirjen PAUD Dikdasmen No. 0301/C/HK.04.01/2026  |  Sasaran: Seluruh pemangku kepentingan

1. Landasan Hukum & Filosofi Sistem

1.1 Landasan Hukum

No	Regulasi	Keterangan
1	SE Dirjen PAUD Dikdasmen No. 0301/C/HK.04.01/2026	Pedoman nasional SPMB 2026/2027
2	Permendikbud No. 1 Tahun 2021	PPDB zonasi (sebagai rujukan awal)
3	Keputusan Walikota Madiun (terbit menyusul)	Lampiran teknis pembagian zona per kelurahan
4	Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Payung hukum daerah

1.2 Filosofi Sistem: Smart, Valid, Inklusif, Transparan

🧠

Smart

Cerdas & otomatis — Integrasi Big Data dari Dapodik dan SIAK tanpa input manual

✅

Valid

Akurat & terpercaya — Verifikasi lapangan domisili; titik koordinat melalui GIS

🤝

Inklusif

Berkeadilan — Kuota khusus penyandang disabilitas & keluarga tidak mampu (DTKS)

🔍

Transparan

Terbuka — Public dashboard real-time; masyarakat memantau peringkat secara mandiri

2. Arsitektur Proses Bisnis End-to-End

2.1 Diagram Alur Utama

flowchart TB
    subgraph PRA ["PRA-PENDAFTARAN"]
        A1[Integrasi Dapodik & Dukcapil] --> A2[Login NIK + NISN]
        A2 --> A3[Cetak/Ambil PIN]
        A3 --> A4[Verifikasi Titik Koordinat Rumah]
        A4 --> A5[Cek DTKS Otomatis]
    end
    subgraph SELEKSI ["SELEKSI & RANKING"]
        B[Pilih Jalur] --> B1[Jalur Zonasi]
        B --> B2[Jalur Afirmasi]
        B --> B3[Jalur Prestasi]
        B --> B4[Jalur Perpindahan Tugas]
        B1 & B2 & B3 & B4 --> C[Validasi Berkas oleh Sekolah]
        C --> D[Real-Time Ranking System]
    end
    subgraph AKHIR ["PENETAPAN"]
        D --> E[Pengumuman Hasil]
        E --> F[Daftar Ulang Digital]
        F --> G[Siswa Terdaftar]
    end
    A1 --> PRA
    PRA --> SELEKSI
    SELEKSI --> AKHIR
                

2.2 Diagram Alur Pengambilan Keputusan

flowchart LR
    START((Mulai)) --> Q1{NIK terdaftar Dukcapil?}
    Q1 -->|Tidak| STOP1([Hubungi Dukcapil Kecamatan])
    Q1 -->|Ya| Q2{Data domisili valid?}
    Q2 -->|Tidak| Q3{Ajukan SKDM Darurat?}
    Q3 -->|Ya| VERIF[Verifikasi Lapangan oleh Kelurahan]
    Q3 -->|Tidak| STOP1
    Q2 -->|Ya| Q4{Pilih Jalur}
    Q4 --> ZONASI[Jalur Zonasi]
    Q4 --> AFIRMASI[Jalur Afirmasi]
    Q4 --> PRESTASI[Jalur Prestasi]
    Q4 --> PINDAH[Jalur Perpindahan]
    ZONASI & AFIRMASI & PRESTASI & PINDAH --> RANK[Ranking Real-Time]
    RANK --> TERIMA{Diterima?}
    TERIMA -->|Ya| SELESAI([Daftar Ulang])
    TERIMA -->|Tidak| CADANGAN[Cadangan / Swasta]
                

3. Jalur Pendaftaran & Kuota

3.1 Tabel Kuota dan Mekanisme Seleksi

Jalur	Kuota	Mekanisme Seleksi	Prioritas Utama	Dokumen Kunci
Zonasi	Min. 50%	Jarak tempat tinggal ke sekolah (GIS geodesik) — terdekat	Jarak mutlak	KK, Akta
Afirmasi	Min. 15%	DTKS + disabilitas; jika kuota terpenuhi, seleksi berdasarkan jarak	Status ekonomi / disabilitas	KKS/SKTM, Surat Disabilitas
Perpindahan Tugas	Maks. 5%	Verifikasi SK pindah tugas orang tua	Keabsahan SK	SK Pindah Tugas
Prestasi	Sisa kuota	Bobot nilai rapor (60%) + sertifikat (40%)	Skor prestasi	Rapor, Piagam

3.2 Skema Pembobotan Jalur Prestasi

Komponen	Bobot	Detail
Nilai Rapor (Smt 1–5)	60%	Rata-rata seluruh mata pelajaran
Sertifikat Internasional	40%	40 poin (peringkat 1–3)
Sertifikat Nasional	30%	30 poin (peringkat 1–3)
Sertifikat Provinsi	20%	20 poin (peringkat 1–3)
Sertifikat Kota/Kabupaten	10%	10 poin (peringkat 1–3)

📐 Rumus Akhir

Skor Total = (Rata-rata Nilai Rapor × 0,6) + (Bobot Sertifikat × 0,4)

⚠️ Ketentuan Sertifikat: Hanya peringkat 1–3 yang diakui · Masa berlaku 3 tahun terakhir (2024–2026) · Diselenggarakan lembaga resmi · Sertifikat palsu → diskualifikasi + catatan hitam di sistem.

4. Uraian Teknis Per Tahapan

4.1 TAHAP PRA-PENDAFTARAN (Validasi Data)

4.1.1 Pengambilan PIN

1. Buka portal spmb.madiunkota.go.id
2. Login menggunakan NIK (orang tua) dan NISN (anak)
3. Sistem menampilkan data diri otomatis dari Dukcapil dan Dapodik
4. Konfirmasi kebenaran data
5. Sistem menerbitkan PIN unik untuk setiap pendaftaran

4.1.2 Verifikasi Titik Koordinat

• Wali murid menentukan titik lokasi rumah pada peta digital (GIS)
• Sistem menghitung jarak geodesik (garis lurus) dari rumah ke masing-masing sekolah
• Titik koordinat tersimpan di sistem sebagai dasar perankingan jalur zonasi

4.1.3 Pemicu Verifikasi Lapangan

Kondisi	Tindakan	Penanggung Jawab
Titik koordinat wajar	Diterima otomatis	Sistem
Titik di area fasilitas publik (sawah, sungai, pasar, kantor)	Verifikasi foto geotag	Sekolah
Jarak tidak konsisten dengan alamat administrasi KK	Kunjungan lapangan	Kelurahan + Sekolah
Perubahan titik signifikan dari tahun sebelumnya	Audit data	Dinas Pendidikan
Sengketa domisili antar warga	Klarifikasi RT/RW	Kelurahan

4.1.4 Sinkronisasi DTKS untuk Jalur Afirmasi

• Sistem otomatis mengecek NIK terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
• Jika warga merasa layak afirmasi tetapi tidak terdaftar:
  1. Ajukan melalui kelurahan untuk pemutakhiran DTKS
  2. Proses musyawarah kelurahan
  3. Diverifikasi Dinas Sosial
  4. Data diperbarui dalam 1×24 jam setelah masuk DTKS

4.2 TAHAP SELEKSI PER JALUR

4.2.1 Jalur Zonasi — Detail Teknis

Prinsip: Jarak adalah raja. Semakin dekat, semakin tinggi peringkat.

Ilustrasi kasus konkret di Kota Madiun:

Siswa	Kelurahan	Jarak ke SMPN X	Peringkat	Nilai Rapor
A	Josenan	300 m	1	85
B	Josenan	350 m	2	92
C	Banjarejo	1.200 m	15	90

💡 Kesimpulan: Meskipun nilai Siswa B dan C lebih tinggi, prioritas tetap jarak. Sistem zonasi bukan ajang adu nilai, melainkan aksesibilitas geografis.

Pemecah kondisi seri (tie breaker):

1. Jarak identik → nilai rapor tertinggi
2. Jarak & nilai identik → usia tertua
3. Jarak, nilai, & usia identik → undian sistem

4.2.2 Jalur Afirmasi — Detail Teknis

Prinsip: Keberpihakan kepada yang membutuhkan.

Skenario	Hasil
Pendaftar ≤ kuota (15%)	Semua diterima (langsung)
Pendaftar > kuota (15%)	Seleksi berdasarkan jarak terdekat di dalam kelompok afirmasi

4.2.3 Jalur Prestasi — Detail Teknis

• Nilai Rapor: Rata-rata semester 1–5 (seluruh mapel)
• Sertifikat: Maksimal 3 sertifikat terbaik yang diunggah
• Validasi sertifikat: Sekolah memverifikasi keaslian via database penyelenggara

🚫 Sertifikat terindikasi palsu → diskualifikasi total (tidak bisa pindah jalur lain). Data pelaku kecurangan dicatat untuk evaluasi tahun depan.

4.2.4 Jalur Perpindahan Tugas — Detail Teknis

• Perpindahan tugas terjadi maksimal 6 bulan sebelum pendaftaran
• Dibuktikan dengan SK pindah tugas dari instansi
• Anak guru: dapat mendaftar di sekolah tempat orang tua mengajar (sesuai ketentuan)
• Dilarang: menggunakan jalur ini hanya untuk mengejar zona unggulan

4.3 TAHAP PENGUMUMAN

Aspek	Detail
Waktu	Serentak, awal Juli 2026
Media	Portal spmb.madiunkota.go.id, dashboard publik, papan sekolah
Mekanisme	Zero human intervention — sistem menetapkan berdasarkan ranking
Status	Diterima / Cadangan (ranking 1–3 di bawah kuota) / Tidak diterima

4.4 TAHAP DAFTAR ULANG

1. Digital: Unggah ulang dokumen asli di portal (3 hari kerja setelah pengumuman)
2. Fisik: Verifikasi dokumen asli di sekolah (konfirmasi tatap muka)
3. Jika tidak daftar ulang: Kursi dialihkan ke cadangan (ranking berikutnya) secara otomatis

5. Peran & Tanggung Jawab Stakeholder

5.1 Matriks Peran

Pemangku Kepentingan	Peran Utama	Tanggung Jawab Spesifik
Dinas Pendidikan Kota Madiun	Operator sistem & regulator	Mengelola portal SPMB · Menetapkan zonasi per kelurahan · Memonitor dashboard real-time · Menangani banding tingkat kota
Kecamatan	Koordinator wilayah	Mengoordinasi kelurahan dalam validasi data · Menyelesaikan sengketa domisili antar kelurahan · Melaporkan anomali ke Dinas Pendidikan
Kelurahan	Garda terdepan layanan warga	Membantu warga akses digital (literasi IT) · Verifikasi domisili & penerbitan SKDM darurat · Pemutakhiran DTKS · Menyediakan fasilitas komputer
Sekolah	Operator lapangan	Verifikasi dokumen asli · Verifikasi titik koordinat (kunjungan lapangan) · Validasi sertifikat prestasi · Melaksanakan daftar ulang
RT/RW	Verifikator lapangan	Mengonfirmasi kebenaran domisili · Membantu deteksi manipulasi KK
Wali Murid	Peserta	Menyiapkan data & dokumen · Mendaftar mandiri via portal · Memantau peringkat secara berkala

5.2 Alur Koordinasi Vertikal

                Dinas Pendidikan Kota Madiun
                ↕
                Kecamatan (Camat)
                ↕
                Kelurahan (Lurah)
                ↕
                RT / RW / Sekolah
            

5.3 Koordinasi Horizontal (Lintas Sektor)

flowchart LR
    DINAS[Dinas Pendidikan] --> DISOS[Dinas Sosial]
    DINAS --> DUKCAPIL[Dukcapil]
    DINAS --> SEKDIS[Sekolah Negeri]
    DINAS --> KEC[Kecamatan]
    KEC --> KEL[Kelurahan]
    KEL --> RT[RT/RW]
    SEKDIS --> KEL
                

6. Timeline Pelaksanaan

6.1 Jadwal Terpadu

Fase	Tanggal (Estimasi)	Kegiatan	Pelaksana
Persiapan	Awal Mei 2026	Sosialisasi ke tingkat sekolah	Dinas Pendidikan
Sosialisasi	Pertengahan Mei 2026	Sosialisasi via kecamatan/kelurahan	Kecamatan + Kelurahan
Pra-Pendaftaran	1–10 Juni 2026	Login, cetak PIN, verifikasi koordinat	Wali murid + Sekolah
Afirmasi	11–14 Juni 2026	Khusus jalur afirmasi	Wali murid
Prestasi	11–14 Juni 2026	Khusus jalur prestasi	Wali murid
Perpindahan	11–14 Juni 2026	Khusus perpindahan tugas	Wali murid
Zonasi	17–21 Juni 2026	Khusus jalur zonasi	Wali murid
Verifikasi	22–28 Juni 2026	Validasi dokumen oleh sekolah	Sekolah
Ranking	29–30 Juni 2026	Pemrosesan sistem (otomatis)	Sistem
Pengumuman	1–2 Juli 2026	Hasil seleksi	Dinas Pendidikan
Daftar Ulang	3–7 Juli 2026	Digital & verifikasi fisik	Wali murid + Sekolah
MPLS	8–15 Juli 2026	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Sekolah

6.2 Mengapa Afirmasi Dibuka Lebih Awal?

• Afirmasi dibuka terpisah agar siswa kurang mampu & disabilitas mendapat kepastian lebih dulu
• Jika tidak diterima di afirmasi → masih bisa daftar zonasi (periode 17–21 Juni)
• Ini adalah bentuk keberpihakan struktural dalam sistem

7. Sistem Digital & Tata Cara Pendaftaran

7.1 Arsitektur Sistem

flowchart LR
    subgraph PORTAL ["Portal SPMB madiunkota.go.id"]
        LOGIN[Login NIK+NISN] --> DASH[Dashboard Siswa]
        DASH --> PM[Pilih Jalur & Sekolah]
        PM --> RANK[Ranking Sementara]
        RANK --> HASIL[Hasil Final]
    end
    subgraph INTEGRASI ["Sumber Data"]
        DAPODIK[Dapodik] --> SISWA[Data Siswa]
        DUKCAPIL[Dukcapil] --> KTP[Data Kependudukan]
        DTKS[DTKS] --> AFIRMASI[Status Ekonomi]
        GIS[GIS] --> PETA[Titik Koordinat]
    end
    SISWA --> PORTAL
    KTP --> PORTAL
    AFIRMASI --> PORTAL
    PETA --> PORTAL
                

7.2 Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Wali Murid

Langkah 1 — Persiapan Data: NIK (KTP orang tua) · NISN (anak) · Kartu Keluarga (KK) · Akta Kelahiran · Piagam/sertifikat prestasi (jika jalur prestasi) · SK pindah tugas (jika jalur perpindahan)

Langkah 2 — Akses Portal: Buka spmb.madiunkota.go.id → Klik "Daftar Baru" → Masukkan NIK dan NISN → Klik "Verifikasi Data"

Langkah 3 — Konfirmasi Data Diri: Sistem menampilkan data dari Dukcapil dan Dapodik secara otomatis. Jika data tidak sesuai → klik "Laporkan Ketidaksesuaian"

Langkah 4 — Verifikasi Titik Koordinat: Buka peta digital → geser pin ke titik lokasi rumah yang sebenarnya → klik "Konfirmasi Lokasi"

Langkah 5 — Pilih Jalur Pendaftaran: Sistem menampilkan jalur yang tersedia berdasarkan profil data → pilih sesuai periode yang berjalan → unggah dokumen pendukung

Langkah 6 — Pilih Sekolah Tujuan: Zonasi: maksimal 3 sekolah · Non-zonasi: maksimal 2 sekolah

Langkah 7 — Submit & Cetak Bukti: Klik "Submit Pendaftaran" → cetak/screenshot bukti → simpan PIN

Langkah 8 — Pantau Ranking: Login kapan saja → menu "Ranking Sementara" → lihat posisi real-time

7.3 Spesifikasi Teknis Portal

Aspek	Detail
URL	spmb.madiunkota.go.id (HTTPS, responsif mobile)
Autentikasi	NIK + PIN (SSO)
Sumber Data	Dapodik, Dukcapil, DTKS, GIS
GIS	OpenStreetMap / Google Maps API
Infrastruktur	Cloud-based Pemkot Madiun
Logging	Setiap akses & perubahan terekam di SIEM
Dashboard Publik	Real-time, akses anonim tanpa login

8. Mitigasi Risiko & Penanganan Sengketa

8.1 Identifikasi Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab
Manipulasi domisili (titip KK)	Ketidakadilan zonasi	Verifikasi lapangan + log audit	Kelurahan + Sekolah
Server down saat puncak	Wali murid panik	Backup server + perpanjangan masa	Dinas Pendidikan
Data Dukcapil tidak sinkron	Gagal login	Helpdesk + verifikasi manual	Dukcapil + Disdik
Sertifikat palsu	Kecurangan prestasi	Validasi via database penyelenggara	Disdik
Sengketa batas zona	Konflik warga	Mediasi kecamatan	Kecamatan
Warga tidak melek IT	Tidak bisa daftar	Posko bantuan di kelurahan	Kelurahan
Terlambat daftar ulang	Kehilangan kursi	Pengingat otomatis (SMS/WA)	Sistem
DDoS / serangan siber	Sistem lumpuh	Firewall + cloud security	Disdik + Kominfo

8.2 Prosedur Penanganan Sengketa Domisili

flowchart TB
    LAPOR[Warga melapor ke kelurahan] --> VERIFIKASI[Kunjungan lapangan + klarifikasi RT/RW]
    VERIFIKASI --> SAH{Data sah?}
    SAH -->|Ya| TERBIT[Terbitkan klarifikasi domisili]
    SAH -->|Tidak| TOLAK[Tolak permohonan]
    TERBIT --> PEND[Pendaftaran diproses normal]
    TOLAK --> BANDING{Banding?}
    BANDING -->|Ya| KECAMATAN[Mediasi di Kecamatan]
    KECAMATAN --> FINAL[Keputusan final Dinas Pendidikan]
    BANDING -->|Tidak| SELESAI([Selesai])
                

8.3 Ketentuan SKDM

Aspek	Ketentuan
Tujuan	Hanya untuk kondisi darurat sah: bencana alam, konflik sosial, relokasi program pemerintah
Larangan	Tidak boleh diterbitkan untuk tujuan manipulasi zonasi
Masa berlaku	Maksimal 6 bulan (harus diperbarui)
Verifikasi	Kelurahan wajib melakukan kunjungan lapangan sebelum menerbitkan

9. FAQ Teknis untuk Aparatur Wilayah

9.1 Pertanyaan Umum dari Warga

Q: Anak saya tinggal di Kelurahan A, tapi KK masih di Kelurahan B. Zona mana yang berlaku?
A: Zona berdasarkan tempat tinggal aktual sesuai alamat KK. Jika tempat tinggal aktual berbeda dengan KK, harus diurus pindah KK terlebih dahulu, atau gunakan SKDM jika memenuhi syarat darurat.

Q: Apakah nilai rapor memengaruhi jalur zonasi?
A: Tidak. Jalur zonasi murni berdasarkan jarak. Nilai rapor hanya menjadi pemecah akhir (tie breaker) jika jarak dua siswa identik.

Q: Bagaimana jika anak saya tidak diterima di semua jalur?
A: Opsi: (1) daftar ke sekolah swasta, (2) daftar jalur mandiri (jika dibuka), (3) tunggu seleksi tahap 2 (jika ada sisa kursi dari yang tidak daftar ulang).

Q: Saya tidak punya smartphone/komputer. Bagaimana cara mendaftar?
A: Datang ke kelurahan terdekat. Setiap kelurahan menyediakan fasilitas komputer dan petugas pendamping untuk membantu pendaftaran secara gratis.

Q: Apakah jarak diukur garis lurus atau melalui jalan?
A: Diukur secara garis lurus (geodesik) dari titik koordinat rumah ke titik koordinat sekolah.

Q: Saya baru pindah KK ke zona A. Apakah anak saya langsung bisa daftar di zona A?
A: Ya, jika pindah KK dilakukan minimal 3 bulan sebelum pendaftaran. Jika kurang dari 3 bulan, akan dilakukan verifikasi lapangan oleh kelurahan.

9.2 Pertanyaan Khusus untuk Aparatur

Q: Bagaimana jika ada warga yang memaksa meminta SKDM untuk kepentingan zonasi?
A: Tolak dengan merujuk pada SE Dirjen No. 0301/2026 yang melarang SKDM untuk manipulasi zonasi. Arahkan warga untuk mengurus pindah KK jika memang benar-benar pindah domisili.

Q: Bagaimana prosedur pemutakhiran DTKS?
A: Warga mengajukan melalui musyawarah kelurahan → kelurahan mengusulkan ke Dinas Sosial → Dinas Sosial verifikasi → data masuk DTKS → sistem SPMB membaca perubahan dalam 1×24 jam.

Q: Apakah anak penyandang disabilitas tanpa DTKS tetap bisa mendaftar afirmasi?
A: Bisa. Afirmasi mencakup dua kategori independen: (1) keluarga tidak mampu (basis DTKS), (2) penyandang disabilitas (basis surat keterangan dokter). Keduanya tidak saling mensyaratkan.

Q: Bagaimana jika terjadi selisih data antara Dapodik dan Dukcapil?
A: Data yang diutamakan adalah data Dukcapil untuk identitas kependudukan. Jika selisih data nama/tanggal lahir, warga harus memperbaiki di Dukcapil terlebih dahulu.

Q: Siapa yang mengawasi potensi kecurangan di lapangan?
A: Tiga lapis pengawasan: (1) sistem otomatis mendeteksi anomali data, (2) sekolah melakukan validasi lapangan, (3) masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan Dinas Pendidikan.

Q: Berapa lama waktu verifikasi lapangan maksimal?
A: Target maksimal 3 hari kerja setelah titik koordinat ditandai anomali. Sekolah dan kelurahan harus bergerak cepat agar tidak menghambat pendaftaran.

10. Lampiran: Istilah & Singkatan

Istilah	Kepanjangan	Definisi
Dapodik	Data Pokok Pendidikan	Database utama data pendidikan nasional (siswa, guru, sekolah)
Disdik	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Madiun
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Database keluarga penerima bantuan sosial
Dukcapil	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola data kependudukan nasional
GIS	Geographic Information System	Sistem informasi geografis untuk pemetaan
KK	Kartu Keluarga	Dokumen identitas keluarga
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera	Kartu bukti status ekonomi kurang mampu
MPLS	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Kegiatan orientasi siswa baru
NIK	Nomor Induk Kependudukan	ID unik warga negara Indonesia
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional	ID unik siswa sepanjang masa
PIN	Personal Identification Number	Kode akses personal untuk pendaftaran
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Database kependudukan terintegrasi
SIEM	Security Information and Event Management	Sistem log & audit keamanan IT
SKDM	Surat Keterangan Domisili	Surat domisili sementara untuk kondisi darurat
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu	Surat bukti ekonomi lemah dari kelurahan
SPMB	Sistem Penerimaan Murid Baru	Nomenklatur baru pengganti PPDB
SSO	Single Sign-On	Login satu pintu terintegrasi

Penutup

Implementasi SPMB 2026/2027 di Kota Madiun adalah lompatan maju dalam digitalisasi pendidikan yang berkeadilan. Keberhasilan sistem tidak hanya bertumpu pada teknologi, melainkan pada kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan — dari Dinas Pendidikan hingga RT/RW.

🌟 Lima Prinsip Kunci

1. Jarak adalah raja di jalur zonasi — bukan nilai, bukan koneksi.
2. Keberpihakan untuk afirmasi dan disabilitas — mereka mendapat prioritas.
3. Transparansi total — siapa pun bisa memantau ranking kapan pun.
4. Zero human intervention — biarkan sistem bekerja tanpa intervensi manual.
5. Verifikasi lapangan — teknologi diperkuat dengan sentuhan manusia di titik kritis.

💬 Pesan untuk Aparatur Kelurahan & Kecamatan: Peran saudara-saudara adalah gardu terdepan dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Bantu mereka yang gagap teknologi, luruskan yang salah paham, dan lindungi sistem dari kecurangan. Kelurahan yang aktif = SPMB yang adil.

Kontak Resmi

Layanan	Kontak
Portal SPMB	spmb.madiunkota.go.id
Helpdesk Disdik Kota Madiun	0351-XXX-XXXX
Email Resmi	spmb@madiunkota.go.id
Posko Pengaduan	Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun
Pengaduan Online	Tersedia di portal SPMB

Dokumen ini disusun berdasarkan SE Dirjen PAUD Dikdasmen No. 0301/C/HK.04.01/2026 dan konteks teknis pelaksanaan di Kota Madiun.

Diperbaharui: Mei 2026

⬆ Kembali ke Atas